Analisis Kinerja Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kota Tegal Sebagai Indikator Layanan Publik
M. Faqihudin
Staf Pengajar
Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi
Universitas
Pancasakti Tegal
E-mail:
m.faqihudin20@yahoo.com
ABSRTACT
The purpose of this research is to:
analyze financial performance Tegal local government in terms of the ratio of
the area of financial independence, analyzing financial performance Tegal local
government spending efficiency in terms of ratios, and analyze the financial
performance of local governments in terms of Tegal, Tegal PAD effectiveness
ratio.
The
method used in this study is that research using secondary data archival
research (archival research) where the data describing past events
(historical). Because this study used secondary data from the data collection
techniques used is to use a search technique records or documents.
Analysis
of Variance calculation results Expenditure 2006 to 2010 showed a positive
figure, the difference / variance approach the same from year to year . This
means that local governments have taken advantage of Tegal is well on budget
expenditures that have been made by the Government of Tegal is smaller than the
planned
budget.
Analysis
of the calculation results Spending Growth 2006 to 2010 was positive, although
when viewed from up and down and the percentage experiencing considerable
growth decline in 2010. In general, the City Government has effort Tegal
Expenditure utilization in the budget is always positive growth. Efficiency
Analysis of the results of calculations Expenditure Tegal from 2006 to 2010 is
less than 100 per cent where the smaller the ratio, the more efficient
spending, and vice versa. Budgets will be efficient if the ratio is less than
100 and vice versa.
Keywords: Variance
Results Expenditure, Spending
Growth, Effectiveness
Financing.
A.
PENDAHULUAN
1.
Latar Belakang Masalah
Pembangunan
merupakan manifestasi dari aspirasi dan tujuan suatu bangsa yang dimaksudkan
untuk melakukan perubahan secara struktural melalui upaya yang sistematis.
Sasaran dasar pembangunan pada akhirnya adalah penguasaan atas sumber daya (
pendapatan untuk mencapai hidup layak ), peningkatan derajat kesehatan dan
peningkatan pendidikan ( kemampuan baca tulis dan keterampilan untuk dapat
berpartisipasi dalam kegiatan bermasyarakat dan kegiatan ekonomi ). Pembangunan
menempatkan manusia ( penduduk ) sebagai fokus dan sasaran akhir dari seluruh
rangkaian kegiatan pembangunan.
Di
era otonomi daerah seperti sekarang ini terjadi perubahan yang signifikan
terhadap pembangunan di daerah, dimana kondisi pembangunan daerah saat sekarang
masih sangat beragam karena diferensiasi kapasitas perekonomian yang
diindikasikan dari adanya kesenjangan ekonomi spasial antar daerah sebagai
refleksi dari keberadaan sumber daya produktif yang berbeda antar daerah. Di
sisi lain, masih terdapat pula ketimpangan sosial-ekonomi akibat dari
terbatasnya akses kelompok masyarakat terhadap faktor produksi yang menyebabkan
produktivitas rendah dan selanjutnya berdampak pada tingkat kesejahteraan yang
rendah ( miskin ). Seiring perkembangan waktu, potensi meningkatnya kesenjangan
hingga saat inipun masih relatif cukup besar, dan memunculkan dikotomi antar
pelaku ekonomi kuat dan pelaku ekonomi lemah serta antara daerah maju dan
daerah terbelakang. Dalam konteks ini pembangunan daerah akan dituntut untuk
lebih memiliki sifat – sifat yang peka dalam dimensi profesionalisme, efisiensi
dan akuntabilitasnya. Oleh karena itu diperlukan analisis ekonom wilayah dalam
perencanaan pembangunan kedepan juga menyangkut
berbagai
dimensi pengukuran yang berguna untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah ( APBD ).
Data dan informasi yang akurat dan tepat
sasaran sangat diperlukan untuk memastikan keberhasilan pelaksanaan serta
pencapaian tujuan atau sasaran dari kebijakan dan program pembangunan, baik
tingkat nasional, tingkat kabupaten / kota, maupun di tingkat komunitas. Dalam
proses pengambilan keputusan diperlukan adanya indikator – indikator yang
realistis yang dapat diterjemahkan ke berbagai kebijakan dan program yang perlu
dilaksanakan untuk pelaksanaan pembangunan. Indikator – indikator tersebut
harus sensitif terhadap fenomena – fenomena daerah dan dinamika daerah.
Sejalan dengan diberlakukannya Undang –
Undang No.22 Tahun 1999 yang dirubah menjadi Undang – Undang No. 32 Tahun 2004
tentang Pemerintah Daerah dan Undang – Undang No.25 Tahun 1999 yang dirubah
menjadi Undang – Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pusat dan Daerah, maka diharapkan pemerintah kabupaten / kota termasuk
Pemerintah Kota Tegal dapat meningkatkan daya guna dan hasil guna atas
penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pemberian pelayanan kepada masyarakat
dengan melakukan pembangunan di daerahnya. Pemberlakuan undang – undang
tersebut memiliki konsekuensi pada pertanggungjawaban daerah atas dana yang
dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah ( APBD ).
Besaran dana yang dialokasikan dalam
APBD dapat memberikan gambaran ukuran kinerja dalam pengelolaan. Anggaran
daerah merupakan desain teknis untuk melaksanakan strategi, sehingga apabila
pengeluaran pemerintah mempunyai kualitas yang rendah, maka kualitas
pelaksanaan fungsi – fungsi pemerintah juga cenderung melemah, yang berakibat
kepada
wujud daerah dan
pemerintah daerah di masa yang akan datang sulit untuk dicapai ( Mediaty, 2010
).
Kecenderungan yang
terjadi pada perencanaan anggaran di Kabupaten /Kota terkait denganpartisipasi masyarakat
adalah kurangnya perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan sosialmasyarakat.
Hal ini ditunjukkan dari jumlah dana alokasi yang menyangkut
kepentinganmasyarakat pada APBD masih dirasakan kurang oleh masyarakat sehingga
terjadi peningkatanangka kemiskinan dan penurunan tingkat kesejahteraan
masyarakat.Kebijakan maupun alokasi anggaran ditengarai belum dapat
meningkatkan kondisikesejahteraan masyarakat.Ketimpangan proporsi bagi
pengeluaran aparatur yang melebihipengeluaran publik dengan presentase yang
tidak seimbang mengakibatkan peningkatankesejahteraan masyarakat menjadi tidak
optimal. Perlu dilakukan penelitian lebih dalam apakahketimpangan proporsi
tersebut telah sesuai dengan tuntutan aspirasi masyarakat atau belum.( Wahyu
Dyah Widowati, 2007 ). Untuk Kota Tegal sendiri dalam kurun waktu lima tahun
terakhir menunjukkan bahwa besaran belanja untuk pegawai menyerap rata – rata
43,85 % dari realisasi belanja daerah.
Berdasarkan uraian
tersebut diatas, maka diperlukan kajian untuk menganalisis kinerja APBD Kota
Tegal setelah Pemerintah Kota Tegal melaksanakan otonomi daerah pada tahun 2006
- 2010 dengan menggunakan rasio – rasio pengukuran kinerja APBD.
2. Perumusan Masalah
Berdasarkan urian latar
belakang penelitian tersebut diatas, disebutkan bahwa untuk melihat kemampuan
daerah dalam rangka meningkatkan pemberian pelayanan kepada masyarakat (
layanan publik ) dari kinerja APBD yaitu analisis kinerja belaja yang meliputi
: analisis varians belanja, analisis pertumbuhan biaya, analisis efisinsi
belanja, analisis pembiayaan dan analisis
keserasian
belanja. Oleh karena itu masalah dalam
penelitian ini dirumuskan
sebagai berikut
:
a. Bagaimana
kinerja APBD Kota Tegal ditinjau dari analisis varians belanja ?
b.
Bagaimana kinerja APBD
Kota Tegal ditinjau dari analisis pertumbuhan belanja ?
c. Bagaimana
kinerja APBD Kota Tegal ditinjau dari analisis efisiensi belanja ?
d. Bagaimana
kinerja APBD Kota Tegal ditinjau dari analisis pembiayaan? e. Bagaimana kinerja
APBD Kota Tegal ditinjau dari analisis keserasian belanja?
3. Tujuan
dan Manfaat a. Tujuan Penelitian
Sesuai dengan rumusan masalah tersebut
di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk :
1). Mengetahui kinerja APBD Kota Tegal
ditinjau dari analisis varians belanja.
2). Mengetahui kinerja APBD Kota Tegal
ditinjau dari analisis pertumbuhan belanja.
3). Mengetahui kinerja APBD Kota Tegal
ditinjau dari analisis efisiensi belanja.
4). Mengetahui kinerja APBD Kota Tegal
ditinjau dari analisis pembiayaan.
5). Mengetahui kinerja APBD Kota Tegal
ditinjau dari analisis keserasian belanja.
b. Manfaat Penelitian
Hasil
penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan teori
yang berkaitan dengan kinerja keuangan pemerintah daerah dengan mengunakan
rasio – rasio untuk mengetahui sejauh mana efektifitas dan efisiensi penggunaan
APBD ( kinerja APBD ). Selain itu hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat
praksis kepada pemerintah daerah dalam hal ini adalah Pemerintah Kota Tegal
sehingga dapat dijadikan acuan dalam merencanakan dan penyusunan APBD.
B.
TINJAUAN PUSTAKA
1.
Kinerja APBD
Pemerintah
daerah sebagai pihak yang diserahi tugas menjalankan roda pemerintahan,
pembangunan, dan layanan sosial masyarakat wajib menyampaikan laporan
pertanggungjawaban keuangan daerahnya untuk dinilai apakah pemerintah daerah
berhasil menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak.
Dalam
instansi pemerintahan pengukuran kinerja tidak dapat diukur dengan rasio-rasio
yang biasa di dapatkan dari sebuah laporan keuangan dalam suatu perusahaan
seperti, Return Of Investment. Hal ini disebabkan karena sebenarnya
dalam kinerja pemerintah tidak ada “Net Profit”.Kewajiban pemerintah
untuk mempertanggung jawabkan kinerjanya dengan sendirinya dipenuhi dengan
menyampaikan informasi yang relevan sehubungan dengan hasil program yang
dilaksanakan kepada wakil rakyat dan juga kelompok-kelompok masyarakat yang
memang ingin menilai kinerja pemerintah.
Pelaporan
keuangan pemerintah pada umumnya hanya menekankan pada pertanggung jawaban
apakah sumber yang diperoleh sudah digunakan
sesuai dengan anggaran
atau perundang-undangan yang berlaku.Dengan demikian pelaporan keuangan yang
ada hanya memaparkan informasi yang berkaitan dengan sumber pendapatan
pemerintah, bagaimana penggunaannya dan posisi pemerintah saat itu.
Secara
lebih spesifik, paradigma anggaran daerah yang diperlukan di eraotonomi daerah
adalah sebagai berikut:
a.
Anggaran Daerah harus bertumpu pada
kepentingan publik.
b.
Anggaran Daerah harus dikelola dengan
hasil yang baik dan biaya rendah
(work better and cost less).
c.
Anggaran Daerah harus
mampu memberikan transparansi dan akuntabilitas secara rasional untuk
keseluruhan siklus anggaran.
d.
Anggaran Daerah harus
dikelola dengan pendekatan kinerja (performance oriented) untuk
seluruh jenis pengeluaran maupun pendapatan.
e.
Anggaran Daerah harus
mampu menumbuhkan profesionalisme kerja di setiap organisasi yang terkait.
f.
Anggaran Daerah harus
dapat memberikan keleluasaan bagi para pelaksananya untuk memaksimalkan
pengelolaan dananya dengan memperhatikan prinsip value for money.(
Mardiasmo, 2002 )
2.
Analisis Kinerja Belanja
Analisis kinerja
belanja daerah sangat penting dilakukan untuk mengevaluasi apakah pemerintah
daerah telah menggunakan APBD secara ekonomi, efisien,dan efektif ( value
for money ). Sejauh mana pemerintah daerah telah melkukan efisiensi
anggaran, menghindari pengeluaran yang tidak perlu dan pengeluaran yang tidak
tepat sasaran. Kinerja anggaran belanja daerah dinilai baik apabila realisasi
belanja lebih rendah dari jumlah yang dianggarkan dan hal itu menunjukkan
efisensi belanja. Dalam hal belanja daerah penting juga
dianalisis keserasian
belanja karena hal itu terkait dengan fungsi anggaran sebagai alat distribusi,
alokasi dan stabilitas.
Berdasarkan
informasi dari laporan Realisasi Anggaran Belanja, dapat dianalisis kinerja
belanja dengan beberapa analisis berikut ini : ( Abdul Halim, 2011 )
a. Analisis Varians Belanja
Analisis varians
belanja merupakan analisis terhadap perbedaan atau selisih antara realisasi belanja
dengan anggaran. Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran yang disajikan, maka
dapat diketahui secara langsung varians belanja antara anggaran belanja dan
relisasinya yang dapat dinyatakan dalam bentuk nilai nominalnya atau
prosentasenya. Kinerja pemerintah daerah dapt dinialai baik jika realisasi
belanja lebih kecil dari yang dianggarkan, jika sebaliknya maka mengindikasikan
kinerja yang kurang baik.
b. Analisis pertumbuhan Belanja
Analisis pertumbuhan
belanja bermanfaat untuk mengetahui pertumbuhan belanja dari tahun ke tahun
positif atau negatif. Pada umumnya belanjamemiliki kecenderungan untuk selalu
naik. Alasan kenaikannya biasanya dikaitkan dengan penyesuaian inflasi,
perubahan kurs rupiah, perubahan jumlah cakupan layanan dan penyesuaian faktor
makro ekonomi. Pertumbuhan biaya harus diikuti dengan pertumbuhan pendapatan
yang seimbang.
c. Analisis Efisiensi Belanja
Analisis
efisiensi belanja ini digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran
yang dilakukan oleh pemerintah. Angka yang dihasilkan dari rasio efisiensi ini
tidak absolut, tetapi relatif. Kita hanya dapat mengatakan bahwa tahun ini
belanja pemerintah relatif lebih efisien jika dibandingkan dengan tahun lalu.
Pemerintah daerah diniilai telah
melkukan efisiensi
anggaran jika rasio efisiennya kurang dari 100%. Sebalikknya jika melebihi 100%
maka mengindikasikan telah terjadi pemborosan anggaran.
d. Analisis Pembiayaan
Analisis
pembiayaan dapat digunakan untuk mengetahui pola anggaran pemerintah daerah.
Juga dapat digunakan untuk membaca kebijakan pemerintah daerah. Salah satu pos
yang paling urgen analisis pembiayaan ini adalah Sisa Lebih Perhitungan
Anggaran ( SILPA ). Makin besar SILPA yang diproleh dari suatu anggaran dapat
dijadikan salah satu indikator kurang tepatnya penyajian suatu rencana
anggaran.
e. Analisis Keserasian Belanja
Analisis
ini menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya
secara optimal. Semakin tinggi prosentase dana yang dialokasikan untuk belanja yang
digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana, maka porsi untuk ekonomi
masyarakat cenderung semakin kecil. Analisis keserasian belanja meliputi:
1). Rasio Belanja Rutin dan Belanja
Pembangunan terhadap Total belanja
2). Rasio
Belanja Operasi terhadap Total Belanja
3). Rasio belanja Modal terhadap Total Belanja
4). Rasio Belanja Langsung dan Tidak Langsung
terhadap Total Belanja. Dengan melihat kinerja pendapatan, kinerja belanja dan
kinerja pembiayaan, maka dapat dilihat
kinerja APBD secara
umum. Jika semua
kinerja tersebut menunjukkan pencapaian angka yang sudah ditargetkan,
maka
dapat dikatakan
bahwa kinerja APBD adalah baik.
3. Penelitian
Terdahulu
Penelitian
yang pernah dilakukan oleh peneliti terdahulu berkaitan dengan kinerja anggaran
pendapatan dan belanja daerah diantaranya adalah :
Penelitian
yang dilkukan oleh Balitbangda Provinsi NTT tentang efisiensi dan efektifitas
pengeluaran ( belanja ) pemerintah pengaruhnya terhadap pembangunan di provinsi
NTT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efisiensi dan efektifitas pengeluaran
pemerintah sangat dipengaruhi oleh perencanaan yang bagus dan proses
implementasi ( kinerja ) dari APBD itu sendiri.
Penelitian
Mohammad Adim ( 2008 ) di Kabupaten Solongan dan penelitian Eka Rosalina di
Provinsi Sumatera Barat dengan menggunakan analisis yang sama menunjukkan
hasil, bahwa dengan menggunakan rasio – rasio tersebut menunjukkan bahwa
terdapat efisiensi dan efektifitas pemanfaatan ( kinerja ) APBD dan terdapat
pertumbuhan belanja yang cenderung positif dengan SILPA bersaldo positif pula.
Selanjutnya
Mediaty ( 2010 ) meneliti di Kabupaten Maros menggunakan rasio proporsi dan
selanjutnya digunakan untuk melihat komponen belanja rutin dan total biaya.
Sedangkan rasio efisiensi yang digunakan untuk melihat perbandingan antara
belanja layanan publik dan realisasi penerimaan. Hasil yang diperoleh adalah
bahwa selama tahun 2003 – 2008 menunjukkan efisiensi dalam pemanfaatan APBD.
C.
METODE PENELITIAN
1. Gambaran Data
Data dalam penelitian ini meliputi data
keuangan Pemerintah Kota Tegal tahun anggaran 2005 sampai dengan 2010 yaitu
total penerimaan
daerah, belanja daerah
dan realisasi belanja daerah yang merupakan data sekunder.
Sedangkan
tipe data sekunder yang digunakan adalah data sekunder eksternal, yaitu data
yang disusun oleh suatu entitas selain peneliti dari organisasi yang
bersangkutan. Tipe data sekunder eksternal bersarkan penerbitannya, antara lain
berupa : indeks atau pedoman referensi, data sensus, data statistik, data
pasar, data industri, direktori perusahaan, data investasi ( Nur Indrianto dan
Bambang Supomo, 2002 : 150 ). Sehingga data dalam penelitian ini menggunakan
data sekunder eksternal yang bersumber dari Badan Pusat Statistik, Bappeda Kota
Tegal dan dinas terkait,
2.
Teknik Pengumpulan Data
Penelitian yang
menggunakan data sekunder adalah penelitian arsip (archivalresearch)
dimana datanya menggambarkan kejadian masa lalu (historis). Karena penelitian
ini menggunakan data sekunder maka teknik pengumpulan data yang digunakan
adalah dengan menggunakan teknik penelusuran arsipatau dokumen ( Nur Indrianto
dan Bambang Supomo, 2002 : 147 ).
3.
Teknik Analisis Data
Teknik analisis data
yang digunakan untuk mengetahui kinerja belanja pemerintah daerah adalah : (
Abdul Halim, 2011 )
a.
Analisis Varians Belanja.
Varians belanja
merupakan selisih antara realisasi belanja dengan belanja yang dianggarkan,
yaitu :
Varians Belanja =
Anggaran Belanja – Realisasi Belanja
b.
Analisis Pertumbuhan Belanja.
Pertumbuhan belanja
merupakan pertambahan belanja yang dialokasikan pemerintah daerah dari tahun ke
tahun, dirumuskan sebagai berikut:
Pertumbuhan Belanja Tahun t =
Belanja Tahun t – Belanja Tahun ( t-1)
|
_________________________________
|
x 100 %
|
Belanja Tahun (
t- 1 )
c.
Analisis Efisiensi Belanja.
Analisis Efisiensi
diukur dengan rasio antar realisasi belanja dengan belanja yang dianggarkan,
dengsn rumus :
Realisasi
Belanja
Rasio Efisiensi Belanja =
__________________ x 100 % Anggaran Belanja
d.
Analisis Pembiayaan.
Analisis pembiayaan
merupakan perbandingan antara SILPA dari tahun ketahun, semakin besar SILPA
menunjukkan indikator kurang tepatnya penyajian suatu anggaran.
e.
Analisis Keserasian Belanja.
Untuk
menganalisis keserasian belanja digunakan rasio – rasio : i. Rasio Belanja
Operasi Terhadap Total Belanja.
Total Belanja
Operasi
X 100 %
Total Belanja
ii. Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja
Total Belanja
Modal
X 100 %
Total Belanja
f.
Rakapitulasi Analisis Belanja
|
No.
|
Analisis
Belanja
|
Ukuran
|
Kriteria
|
|
|
|
|
|
|
1
|
Varians
Belanja
|
Realisasi
Belanja < Anggaran
|
Baik
|
|
|
|
|
|
|
2
|
Pertumbuhan
Belanja
|
Positif
|
Baik
|
|
|
|
|
|
|
3
|
Efisiensi
Belanja
|
Rasio
efisiensi < 100%
|
Baik
|
|
|
|
|
|
|
4
|
Pembiayaan
|
Semakin
kecil SILPA
|
Baik
|
|
|
|
|
|
|
5
|
Keserasian
Belanja
|
Semakin
besar % untuk
|
Baik
|
|
|
|
ekonomi
masyarakat
|
|
|
|
|
|
|
D.
ANALISIS DATADAN PEMBAHASAN
1. Analisis Varian Belanja
Analisis
Varian Belanja digunakan untuk mengukur perbedaan antara belanja yang
dianggarkan dan realisasi belanja yang telah dimanfaatkan oleh Pemerintah
termasuk Pemerintah Kota Tegal. Analsis Varian Belanja diukur dengan melihat
selisih antara pemanfaatan belanja secara realisasi dengan belanja yang
dianggarkan. Semakin kecil selisih antara anggaran dan realisasi belanja maka
Pemerintah Kota Tegal khususnya dan Pemerintah pada umumnya telah memanfaatkan
APBD khususnya Belanja Daerah dengan baik.
Berdasarkan data
yang berkaitan dengan
Anggaran Belanja dan
Realisasinya
tersebut di atas, maka dapat dihitung Varian Belanja 5 berikut
ini
Tabel 1 : Varian
Belanja Daerah Kota Tegal Tahun 2006 – 2010
|
|
|
|
Tahun Anggaran
|
|
|
|
|
Belanja
Daerah
|
|
|
|
|
|
|
|
2006
|
2007
|
2008
|
2009
|
2010
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Anggaran
Belanja
|
319.528.493.000
|
379.319.376.000
|
432.677.015.000
|
492.467.350.000
|
524.656.020.000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Realisasi Belanja
|
291.812.156.000
|
333.581.746.000
|
393.200.044.000
|
458.620.879.881
|
474.360.687.000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Varian
Belanja
|
27.713.337.000
|
45.737.630.000
|
39.476.971.000
|
33.846.470.119
|
50.298.331.000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sumber
: Kota Tegal Dalam Angka Tahun 2006 – 2010 yang Diolah
Dari
tabel 1 tersebut di atas dapat diketahui bahwa selama tahun 2006 sampai dengan
tahun 2010 Varian Belanja menunjukkan angka yang positif, dengan selisih /
varian yang mendekati sama dari tahun ke tahun.. Hal ini berarti bahwa
Pemerintah Daerah Kota Tegal telah memanfaatkan anggaran belanja dengan baik
dimana realisasi belanja yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Tegal lebih
kecil dari anggaran yang telah direncanakan.
Dengan
demikian dapat dikatakan dilihat dari Analisis Varian Belanja Pemerintah Kota
Tegal telah memanfaatkan APBD dengan baik
2. Analisis Pertumbuhan Belanja
Analisis
Pertumbuhan Belanja digunakan untuk mengetahui pertambahan belanja yang
dialokasikan Pemerintah Daerah dari tahun ke tahun. Pertumbuhan belanja yang
selalu positif dari tahun ke tahun menunjukkan kinerja Pemerintah Daerah dalam
mengalokasikan Belanja dalam APBD semakin baik. Pertumbuhan belanja Pemerintah
Kota Tegal selama tahun 2006 sampai dengan 2010 tertuang dalam tabel 6 berikut
ini.
Tabel 2 : Pertumbuhan
Belanja Pemerintah Kota Tegal Tahun 2006 –
2010 ( Dalam
Rupiah )
|
|
|
|
Tahun Anggaran
|
|
|
|
|
Belanja
Daerah
|
|
|
|
|
|
|
|
2006
|
2007
|
2008
|
2009
|
2010
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Realisasi Belanja
|
291.812.156.000
|
333.581.746.000
|
393.200.044.000
|
458.620.879.881
|
474.360.687.000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pertumbuhan
|
|
41.769.590.000
|
59.618.298.000
|
65.520.835.881
|
15.739.807.119
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Keterangan
|
|
Positif 14,08
%
|
Positif 17,72%
|
Positif 16,66%
|
Positif 3,43%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sumber
: Kota Tegal Dalam Angka Tahun 2006 – 2010 yang Diolah Berdasarkan tabel 2
tersebut di atas menunjukkan bahwa selama
tahun
2006 sampai dengan tahun 2010 Pertumbuhan Belanja adalah positif, meskipun
kalau ditinjau dari prosentase mengalami naik turun dan penurunan pertumbuhan
cukup besar pada tahun 2010. Secara umum Pemerintah Kota Tegal telah
menguapayakan pemanfaatan Belanja dalam APBD selalu mengalami pertumbuhan yang
positif.
3.
Rasio Efisiensi Belanja
Rasio
efisiensi belanja merupakan rasio yang menggambarkan perbandingan antara
realisasi pengeluaran / belanja daerah dengan anggaran belanja daerah.
Berkaitan dengan data – data tersebut sebagaimana telah disajikan pada tabel
tersebut diatas, maka rasio efisiensi belanja Kota Tegal tahun 2006 – 2010
adalah sebagaiman tersaji pada tabel 3 berikut.
Tabel 3 : Rasio
Efisiensi Belanja Kota Tegal Tahun 2006 – 2010
|
|
|
|
Tahun
|
|
|
|
Belanja
|
|
|
|
|
|
|
|
2006
|
2007
|
2008
|
2009
|
2010
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Realisasi
|
291.812.156.000
|
333.581.746.000
|
393.200.044.000
|
458.620.879.881
|
474.360.687.000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Anggaran
|
319.528.493.000
|
379.319.376.000
|
432.677.015.000
|
492.467.350.000
|
524.656.020.000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rasio Efisiensi
|
91,33
|
87,94
|
90,88
|
93,13
|
90,41
|
|
Belanja (%)
|
|
|
|
|
|
Sumber
: Kota Tegal Dalam Angka Tahun 2006 – 2010 yang Diolah
Tabel
3 diatas memperlihatkan bahwa selama kurun waktu tahun 2006 sampai dengan tahun
2010 pemerintah Kota Tegal telah melakukan efisiensi belanja dengan baik. Hal
ini dapat dilihat dari rasio efisiensi belanaja mulai tahun 2006 sampai tahun
2010 kurang dari 100 persen dimana semakin kecil rasio
belanja maka
semakin efisien, begitu
pula sebaliknya. APBD
akan efisien jika
rasionya kurang dari 100 dan
sebaliknya.
4.
Analisis Pembiayaan
Analisis
pembiayaan merupakan perbandingan antara sisa lebih perhitungan anggaran( SILPA
) dari tahun ketahun, semakin besar SILPA menunjukkan indikator kurang tepatnya
penyajian suatu anggaran. SILPA Kota tegal dari tahun 2006 sampai dengan tahun
2010 dapat dilihat pada tabel 4 berikut ini.
Tabel 4 : Perbandingan
Sisa Lebih Perhitingan Anggaran ( SILPA )
Kota Tegal 2006
- 2010 ( Dalam Rupiah )
|
Tahun
|
SILPA
|
Naik / Turun
|
|
|
|
|
|
2006
|
200.234.227.000
|
--
|
|
|
|
|
|
2007
|
193.911.563.000
|
Turun
|
|
|
|
|
|
2008
|
201.463.967.000
|
Naik
|
|
|
|
|
|
2009
|
49.998.822.000
|
Turun
|
|
|
|
|
|
2010
|
85.562.488.000
|
Naik
|
|
|
|
|
Sumber
: Kota Tegal Dalam Angka Tahun 2006 – 2010 yang Diolah
Berdasarkan
tabel 4 tersebut di atas menunjukkan bahwa SILPA Kota Tegal ada kecenderungan
terjadi penurunan meskipun secara jumlah ada kenaikan dan penurunan.
Kecenderungan penurunan SILPA ini menjadi indikasi bahwa Pemerintah Kota Tegal
telah tepat dalam penyajian APBD.
5. Analisis Keserasian Belanja
Analisis
keserasian belanja digunakan untuk mengetahui bagaimana Pemerintah Daerah dalam
mengalokasikan Belanja Daerahanya. Keberpihakan Pemerintah Daerah kepada
masyarakat dalam penyediaan infrastruktur, layanan publik dan lain – lain yang
bermuara pada peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat dapat diketahui
sejauh mana Pemerintah Daerah membelanjakan APBD yang diperuntukan ke arah itu.
Keserasian belanja Pemerintah Daerah dapat ditunjukkan dari berapa besar
prosentase yang digunakan untuk belanja operasi dibandingkan dengan keseluruhan
belanja yang dilakukan dan berapa besar prosentase yang digunakan untuk belanja
modal dibandingkan dengan keseluruhan belanja yang dilakukan.
Rasio
– rasio tersebut dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2010 dapat dilihat pada
tabel 5 berikut ini:
Tabel 5 : Rasio
Belanja Operasi dan Belanja Modal Tehadap Total
BelanjaKota
Tegal Tahun 2006 – 2010
|
|
|
|
Tahun
|
|
|
|
Belanja
|
|
|
|
|
|
|
|
2006
|
2007
|
2008
|
2009
|
2010
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Realisasi
|
219.370.022.000
|
247.792.240.000
|
299.044.921.000
|
335.934.421.446
|
408.191.365.000
|
|
Belanja
Operasi
|
|
|
|
|
|
|
Realisasi
|
291.812.156.000
|
333.581.746.000
|
393.200.044.000
|
458.620.879.881
|
474.360.687.000
|
|
Total
Belanja
|
|
|
|
|
|
|
Rasio
Belanja
|
75,18 %
|
74,43%
|
76,05%
|
73,32%
|
86,05%
|
|
Operasi
dan Total
|
|
|
|
|
|
|
Belanja
(%)
|
|
|
|
|
|
|
Realisasi
|
72.387.548.000
|
85.665.206.000
|
94.155.123.000
|
122.611.458.480
|
66.120.122.000
|
|
Belanja
Modal
|
|
|
|
|
|
|
Realisasi
|
291.812.156.000
|
333.581.746.000
|
393.200.044.000
|
458.620.879.881
|
474.360.687.000
|
|
Total
Belanja
|
|
|
|
|
|
|
Rasio
Belanja
|
24,81%
|
25,68%
|
23,95%
|
26,74%
|
13,94%
|
|
Modal dan Total
|
|
|
|
|
|
|
Belanja
(%)
|
|
|
|
|
|
|
Sumber
: Kota Tegal Dalam Angka Tahun 2006 – 2010 yang Diolah
|
|
||||
|
|
Dari
tabel 5 tgersebut di atas dapat diketahui bahwa Pemerintah Kota
|
||||
|
Tegal
dalam mengalokasikan belanjanya memiliki kecenderungan prosentase
|
|||||
yang
cukup besar belanja yang digunakan untuk belanja operasi dimana selama tahun
2006 sampai dengan tahun rata-rata belanja operasi mencapai 77,01 % dari
keseluruhan belanja, sedangkan untuk belanja modal Pemerintah Kota Tegal hanya
mengalokasikan belanja modal rata – rata selama tahun 2006 sampai dengan tahun
2010 hanya 23,02%.
Belanja
operasi dengan alokasi sebesar rata – rata 77,01 % digunakan untuk belanja
pegawai, belanja barang, belanja bunga, belanja hibah, belanja bantuan sosial
dan belanja bantuan keuangan. Dari komponen belanja operasi belanja pegawai
menyerap APBD yang besar. Tabel 6 berikut
menggambarkan
besarnya prosentase belanja pegawai dari keseluruhan belanja yang dilakukan
oleh Pemerintah Kota Tegal
Tabel 6 : Prosentase
Belanja Pegawai Kota Tegal Tahun 2006-2010
|
|
|
|
Tahun
|
|
|
|
Belanja
|
|
|
|
|
|
|
|
2006
|
2007
|
2008
|
2009
|
2010
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Realisasi
|
126.374.360.000
|
163.127.263.000
|
208.683..874.000
|
210.482.163.186
|
258.564.900.000
|
|
Belanja
Pegawai
|
|
|
|
|
|
|
Realisasi
|
291.812.156.000
|
333.581.746.000
|
393.200.044.000
|
458.620.879.881
|
474.360.687.000
|
|
Total Belanja
|
|
|
|
|
|
|
Rasio
Belanja
|
43,33%
|
48,90%
|
53,07%
|
45,90
|
54.51%
|
|
Pegawai
dan Total
|
|
|
|
|
|
|
Belanja
(%)
|
|
|
|
|
|
Sumber
: Kota Tegal Dalam Angka Tahun 2006 –
2010 yang Diolah
Dari
tabel 6 tersebut di atas menunjukkan bahwa prosentase belanja pegawai rata –
rata mencapai 49,14 %. Jumlah ini jauh lebih besar dari prosentase yang
digunakan umtuk biaya modal yang hanya rata – rata 23,02 % dari total belanja
Pemerintah Kota Tegal. Belanja modal tersebut digunakan untuk: belanja tanah,
belanja peralatan dan mesin, belanja bangunan dan gedung, belanja jalan,
irigasi dan jaringan, serta belanja aset tetap lainnya.
Berdasarkan
analisis keserasian belanja tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa
Pemerintah Kota Tegal dalam rencana maupun realisasi belanja daerahnya lebih
besar porsinya pada belanja oparasi sedangkan untuk penopang pelayanan publik
dan penopang ekonomi, seperti infrastruktur, irigasi dan aset lainnya yang
termasuk belanja modal masih rendah.
E.
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
1.
Kesimpulan
Dari hasil
analisis dan pembahasan pada bab terdahulu, maka dapat
ditarik beberapa
kesimpulan sebagai berikut:
a.
Dari kelima analisis
yang digunakan dalam mengukur kinerja APBD Kota Tegal yaitu analisis varians
belanja, analisis pertumbuhan belanja, analisis efisiensi belanja, analisis
pembiayaan kecuali analisis keserasian belanja menunjukkan hasil yang cukup
baik sehingga dari sisi analisis ini kinerja APBD Kota Tegal menunjukkan hasil
yang positif.
b.
Bila ditinjau dari
analisis keserasian belanja, Pemerintah Kota Tegal masih memberikan porsi yang
besar untuk belanja operasi dibandingkan dengan porsi untuk belanja modal.
Porsi belanja pegawai juga cukup besar dibandingkan dengan belanja modal.
Sehingga Pemerintah Kota Tegal dalam rencana maupun realisasi belanja daerahnya
lebih besar porsinya pada belanja oparasi sedangkan untuk penopang pelayanan
publik dan penopang ekonomi, seperti infrastruktur, irigasi dan aset lainnya
yang termasuk belanja modal masih rendah.
2. Rekomendasi
Mengacu dari
kesimpulan yang telah
dikemukakan di atas,
maka dapat
disampikan
rekomendasi sebagai berikut:
a.
Varians belanja,
pertumbuhan belanja, efisiensi belanja dan pembiayaan yang sudah bagus agar
terus ditingkatkan rasionya, dilain fihak Pemerintah Kota Tegal juga harus
terus meningkatkan PAD nya dengan mencari dan menggali sumber – sumber PAD yang
potensial dan mendorong masyarakat untuk lebih meningkatkan kesadarannya untuk
membayar pajak,
retribusi dan lain – lain. Perlu diperhatikan bahwa dalam
menggali PAD
harus pula memperhatikan asas adil dan mafaatnya bagi
masyarakat.
b.
Agar asas adil dan
manfaat bagi masyarakat dapat lebih dirasakan, maka Pemerintah Kota Tegal lebih
memperhatikan keserasian belanja antara belanja operasi dan belanja modal.
Belanja yang lebih menyentuh pada pelayanan publik dan infrastruktur yang
menopang pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat lebih diperhatikan.
F.
REFERENSI
Adhim,
Mohammad. 2008. Analisis Kinerja Anggaran Pemerintah dan Kaitannya
dengan Perekonomian Daerah di Kabupaten Sarolangun. Jambi:
Universitas Negeri Jambi
Badan Pusat
Statistik Kota Tegal. Kota Tegal Dalam Angka ( 2005 – 2010 )
Halim,
Abdul. 2004. Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah. Edisi Revisi.
Yogyakarta : UPP AMP YKPN
Halim,
Abdul dan Muhammad Syam Kusufi. 2011. Akuntansi Sektor Publik,
Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat.
Indriantono.Nur dan Bambang Supomo.
2002. Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen.
Yogyakarta: BPFE
Mahmudi. 2007. Analisa Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
Marizka, Addina. 2009. Analisis
Kinerja Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan.
Medan : FE USU
Mediaty. 2010. “
Analisa Efisiensi APBD Kabupaten Maros Tahun 2003 – 2008.”
Jurnal
Akuntabilitas. Vol. 9 No. 2 Maret 2010, pp 253 – 263.
Nordiawan, Dedi.
2006. Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat
Rosalina, Eka.2008. Analisis Kinerja
Pengelolaan Keuangan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (
Studi Kasus di Provinsi Sumatera Barat ): Yogyakarta: Universitas Gajah
Mada
Sukirno,
Sadono. 2000. Makro Ekonomi Modern. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
Todaro, Micheal
P. 2000. Ekonomi
Pembangunan Di Dunia
Ketiga. Jakarta:
Erlangga
Republik Indonesia. Undang –
Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Pemerintahan di
Daerah
-----------. Undang
– Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
-----------. Undang
– Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
-----------. Undang – Undang
No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dan Daerah.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar